Berita

Wali Kota Banda Aceh menjadi Keynote Speaker Diskusi Publik Dies Natalis Politeknik Kutaraja Ke-4

Minggu, 31 Oktober 2021

Wali Kota Banda Aceh, menjadi keynote speaker diskusi publik ‘Penundaan Pilkada dan Arah Pembangunan Daerah’, di Politeknik Kutaraja Banda Aceh.

BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan selamat dan sukses kepada Politeknik Kutaraja yang sudah berusia 4 tahun. Semoga diusianya saat ini, Politeknik Kutaraja dapat menjadi politeknik yang unggul dan melahirkan sarjana-sarjana yang mampu berkompetensi secara global.

Begitu disampaikan Aminullah saat menjadi keynote speaker dalam acara Diskusi Publik “Penundaan Pilkada dan Arah Pembangunan Daerah”, di Politeknik Kutaraja, Sabtu (30/10/2021). Turut hadir, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Weri, Ketua Yayasan Politeknik Kutaraja, Abdul Manaf, beserta jajaran manajemen, dan para narasumber dalam acara tersebut.

“Kami juga memberikan apresiasi kepada Politeknik Kutaraja yang telah menyelenggarakan diskusi publik dengan tema yang sangat strategis dan refl ektif dalam melihat pembangunan daerah, khususnya Aceh, pasca terjadinya penundaan pilkada,” ucap Wali Kota.

Menurut Aminullah, adanya gagasan dengan tema diskusi publik membuktikan bahwa Politeknik Kutaraja dapat secara aktif merespon berbagai isu terkini yang menjadi perdebatan publik. Wali Kota mengungkapkan, jika berpedoman pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sesungguhnya Aceh dapat melaksanakan pilkada pada tahun 2022, meskipun Kemendagri sudah menetapkan pilkada serentak pada tahun 2024.

“Di dalam pasal 65 UUPA disebutkan bahwa masa pemilihan Gubernur Aceh, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan lima tahun sekali. Artinya jika kita berpedoman kepada UUPA, maka penyelenggaraan pilkada Aceh dilaksanakan lima tahun sekali atau tahun 2022,” ungkapnya.

Meskipun demikian, kata Aminullah, karena pilkada itu menyangkut dengan kebijakan pemerintah, maka seharusnya ada suatu koordinasi yang kuat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait Aceh dengan Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU RI, bahkan dengan Presiden. Dan sejauh ini, belum terciptanya jalur koordinasi yang tepat, telah membuat nasib pilkada Aceh yang sesuai dengan amanah UUPA menjadi belum jelas.

“Namun demikian, pada saat yang bersamaan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan amandemen Undang- Undang (UU) Pemilu dari daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Baleg DPR dan pemerintah yang secara khusus membahas persoalan UU Pemilu dan beberapa UU lainnya,” jelasnya.

Sebelumnya revisi UU Pemilu telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2021. Semula, perdebatan revisi hanya terkait dengan sistem pemilu terbuka atau tertutup, syarat ambang batas perolehan suara partai politik, hingga pencalonan presiden.

 

“Namun, belakangan, revisi juga mengarah ke normalisasi pilkada serentak, yang artinya akan ikut mengubah pasal tertentu pada UU 10 tahun 2016,” tambah Wali Kota. Aminullah juga menyebutkan, Pasal 201 ayat (8) UU 10 tahun 2016 menyebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada November 2024.

“Lalu, ayat (9) menyebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada 2023, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada 2024,” sebutnya.

Keserentakan pilkada, pemilu legislatif, dan pemilu presiden membuat beberapa fraksi di DPR memunculkan wacana revisi UU Pemilu. Fraksi-fraksi itu berpandangan, keserentakan pilkada, pileg, dan pilpres pada 2024 akan sulit dilakukan terutama oleh penyelenggara pemilu.

“Mereka pun mewacanakan agar pilkada 2022 dan 2023 tetap digelar atau tidak disatukan pada 2024 sebagaimana tertuang dalam Pasal 201 UU 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Fraksi-fraksi ini ingin agar normalisasi pilkada tersebut masuk dalam revisi UU Pemilu,” ungkap mantan Dirut Bank Aceh itu. Selain itu Aminullah mengatakan, saat dilakukan voting, mayoritas fraksi di DPR dipastikan menolak revisi Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Maka dengan demikian, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2022 dan 2023 tetap digelar pada 2024 sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Oleh karena itu, dicabutnya RUU Pemilu dari daftar Prolegnas berarti memastikan bahwa Pilkada 2022 dan 2023 akan dilakukan serentak pada tahun 2024. Dengan kata lain, Pilkada 2022 dan Pilkada 2023 tak akan digelar,” jelasnya.

Menurut Aminullah, salah satu hal yang paling krusial dalam UU Pemilu adalah normalisasi pemilihan kepala daerah. Pengaturan yang direncanakan sejak awal adalah agar wacana pilkada serentak dilaksanakan secara bertahap sebelum akhirnya dilakukan secara serentak di seluruh daerah di Indonesia.

“Dengan batalnya revisi UU Pemilu, maka konsekuensi yang akan dihadapi ialah adanya 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 gubernur, 76 bupati dan 18 walikota berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan sebanyak 171 kepala daerah yang terdiri dari 17 gubernur, 115 bupati dan 39 wali kota berakhir masa jabatannya tahun 2023 akan mengalami kekosongan kepemimpinan,” katanya.

Dalam acara tersebut Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman juga menyampaikan berbagai penghargaan yang diraihnya bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifi n selama memimpin Pemerintahan Kota Banda Aceh. Katanya, Banda Aceh telah meraih sebanyak 77 penghargaan, baik dari tingkat daerah, nasional maupun internasional. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan pembangunan yang kita lakukan selama ini.

Kontak

Jln. Syiah Kuala No. 10 Jambo Tape – Banda Aceh, 23126

08116808177

direktorat@poltekkutaraja.ac.id

Copyright © 2020, All rights reserved. Politeknik Kutaraja.