Sebagaimana dilansir website resmi Kemenristekdikti beberapa waktu lalu bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan pendidikan yang bersifat menghasilkan output yang memiliki ketrampilan atau skill yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga outcome-nya jelas dan fokus pada mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing serta siap memasuki dunia kerja. Pendidikan semacam itulah yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana kurikulum yang diterapkan dapat menjawab tantangan pasar tenaga kerja dan kebutuhan industri. Pola pembelajaran pun dapat dilakukan dengan pendekatan praktis dan sedikit teoritis. Tidak seperti selama ini, para mahasiswa atau siswa lebih banyak belajar teori dan sangat sedikit praktek, akibatnya para lulusan memiliki pengetahuan yang banyak tetapi miskin ketrampilan. Tidak mampu bekerja sehingga sulit bersaing dengan para pencari kerja dari negara-negara lain.

Untuk mampu bersaing di ranah nasional maupun global, industri suatu negara harus didukung oleh tenaga kerja yang produktif. Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh kompetensi tenaga kerja yang dapat membantu memajukan daya saing perekonomian suatu bangsa.

Hal ini disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir saat meresmikan Politeknik Ketenagakerjaan bersama 2 (dua) Menteri kabinet kerja yaitu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dakhiri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, bertempat di BBPLK, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10).

Langkah strategis yang telah ditempuh oleh Kementerian Ketanagakerjaan RI yang baru saja mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), disambut baik Menteri Nasir dalam rangka melahirkan tenaga kerja baru yang berkompeten dari Politeknik.

“Pendidikan vokasi di Indonesia hanya sekitar 16%. Politeknik harus kita dorong agar menjadi Politeknik yang berkualitas dan unggul, dengan begitu saya yakin kedepannya pendidikan vokasi akan menjadi salah satu pilihan favorit bagi anak-anak di Indonesia untuk mengemban pendidikan yang lebih tinggi,” tutur Menteri Nasir dalam sambutannya.

Bila dibandingkan, jumlah penduduk Indonesia hanya sebanyak 1 (satu) banding 6 (enam) dari jumlah penduduk di China, namun di China hampir 56% perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi, sedangkan di Indonesia dengan jumlah perguruan tinggi yang lebih banyak dibanding China tetapi China memiliki lebih banyak tenaga kerja yang produktif bila dibandingkan dengan Indonesia.

“Kompetensi tenaga kerja banyak dipengaruhi oleh pengalaman semasa kerja dan pengalaman kerja semasa masih menjadi peserta didik. Saat ini, pendidikan vokasi menjadi kunci jawaban atas kebutuhan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif,” ujar Menteri Nasir.

Menteri Nasir menambahkan, para pendidik di Politeknik tidak hanya berasal dari lulusan akademik dengan syarat lulusan pendidikan S1 ataupun S2, tetapi ketika dia sudah menjadi ahli industri di bidangya dan berpengalaman, itu bisa menjadi prioritas untuk menjadi dosen di Politeknik.

Harapan Menteri Nasir, nantinya lulusan Politeknik selain mendapatkan ijazah, mereka juga harus memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya masing-masing minimal pada tingkatan 5 (lima). Ia juga mengimbau agar mahasiswa Politeknik jangan hanya menjadi ahli madya tetapi harus diarahkan untuk memiliki sertifikasi industri.

Dalam kaitan itulah, Politeknik Kutaraja di Banda Aceh hadir untuk menyiapkan generasi muda Aceh untuk memimpin negeri ini kedepan. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan belum terkelola dengan baik, maka para siswa lulusan SMA/SMK sederajat perlu dibekali dengan pendidikan yang berbasis pada penerapan ketrampilan serta keahlian yang unggul, kreatif dan inovatif, sehingga pada tataran pelaksanaan dilapangan SDM Aceh mampu menghasilkan output yang lebih besar dan lebih berkualitas.

Pendidikan vokasi pada Politeknik Kutaraja menekankan pada program studi bidang manajemen dan keuangan. Sekurang-kurangnya dalam periode sekarang ini membuka empat program studi dengan berbagai strata. Ada Prodi Akuntansi (D3), Prodi Administrasi Perkantoran (D3), Sarjana Terapan Analis Keuangan dan Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). 

Semua program studi tersebut dibuka mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja pada bidang tersebut dilapangan. Aceh saat ini masih kekurangan tenaga madya tatalaksan kantor yang mumpuni dan berkompeten, masih ditemukan di kantor-kantor pemerintahan di mana pegawainya banyak yang belum menguasai aplikasi komputer perkantoran, tidak bisa mengoperasionalkan komputer, apalagi level computer for office tingkat lanjut. Kondisi ini berlaku bukan hanya pada perkantoran di tingkat kabupaten/kota bahkan level provinsi sekalipun. Belum lagi pegawai kantor kelurahan yang ada di gampong-gampong.

Politeknik Kutaraja juga akan berkiprah dalam menyiapkan SDM dan lulusannya dalam bidang tenaga ahli tatakelola keuangan publik, yaitu dengan membuka jurusan Manajemen Keuangan Sektor Publik. Memang beberapa kabupaten/kota di Aceh telah berhasil memperoleh predikat WTP dari BPK dalam pengelolaan anggaran daerah, namun masih banyak juga daerah-daerah yang belum mampu mencapai predikat tersebut karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah kurangnya tenaga ahli atau pegawai yang mampu dalam membuat perencanaan, pengelolaan dan pelaporan yang standar dan baik akan anggaran daerah tersebut. Nah disinilah peran Politeknik Kutarajauntuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dengan keterampilan dan pengetahuan keuangan negara/daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi siswa SMA/SMK sederajat yang akan lulus tahun 2018, silakan mendaftarkan diri untuk kuliah di Politeknik Kutaraja dengan pilihan program studi yang telah kami paparkan di atas dengan datang langsung ke kampus di Jalan Syiah Kuala No.10 Jambo Tape Banda Aceh (Depan MIN Jambo Tape) atau melalui website (online) www.poltekkutaraja.ac.id pada setiap hari/jam kerja. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat juga menghubungi Telephone: (0651) 8016378/whatsapp +6281360329710 (*ham)